Sistem Ekonomi Indonesia

Kembali lagi dengan aktifitas saya untuk menulis beberapa pembahasan tentang apa yang kita pelajari dalam dunia ini.
Pembahasan saya ini akan mengorek beberapa bahasan penting dalam sistem ekonomi di negara kita.



  • Pengertian Sistem

Sebuah system pada dasarnya adalah suatu  “organisasi besar” yang menjalin hubungan berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah system dapat berupa orang-orang atau masyarakat, untuk suatu system social atau system kemasyarakatan,.
Kehadiran subjek-subjek ( atau objek-objek ) semata belumlah cukup untuk membentuk sebuah system. Itu baru merupakan himpunan subjek, atau himpunan objek. Himpunan subjek atau himpunan objek tadi baru membentuk sebuah system jika lengkap dengan perangkap kelembagaan yang mengatur dan menjalin tentang bagaimana subjek/objek yang ada bekerja, berhubungan dan berjalan atau dijalankan. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga atau wadah tempat subjek ( objek ) itu berhubungan, yang mengatur hubungan subjek ( objek ) tersebut agar serasi.
Keserasian hubungan antarsubjek ( antar objek ) termasuk bagian atau syarat sebuah system  karena sebagai suatu “organisasi”, setiap system mempunyai tujuan tertentu. Guna membentuk dan memelihara keserasian itu maka diperlukan  kaidah atau norma-norma tertentu yang harus dipatuhi oleh subjek-subjek ( objek-objek ) yang ada dalam bekerja dan berhubungan satu sama lain.
Kaidah atau norma dimaksud bisa berupa aturan dan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, untuk suatu system yang menjalin hubungan antarorang. Norma tadi biasa pula bisa berupa ketentuan-ketentuan administratif, umapamanya syarat penerimaan dan promosi dalam system kepegawaian, standar prestasi dalam system penggajian.
Sebuah system bukan sekadar himpunan suatu subjek, bukan juga sekedar himpunan kaidah atau norma dan bukan pula sekadar kumpulan lembaga/badan/organisasi. System adalah jalinan semua itu, mencakup subjek ( objek ) dan perangkat kelembagaan yang membentuknya.
System dapat dipilah menjadi beberapa subsistem, yakni system-sistem lebih kecil yang merupakan bagian dari dirinya. Sebaliknya, setiap system pada hakekatnya senantiasa merupakan bagian dari sebuah suprasistem, yakni sebuah system lebih besar kemana ia menginduk. Suatu system tidak bisa berdiri sendiri, melainkan terkait dengan system lain.
Kesadaran dapat menghindarkan kita dari perangkap kepicikan, yakni memandang sesuatu secara tegar hanya berdasarkan tinjauan sempit sebuah bidang. Sebaliknya, kesadaran demikian akan memperluas wawasan kita, yakni memandang secara arif berdasarkan pemahaman lintas bidang. System ekonomi tidaklah berdiri sendiri, ia terkait dengan system-sistem lain dalam sebuah suprasistem kehidupan social-kemasyarakatan.
Sistem ekonomi adalah suatu system yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Subuah system ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek, barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelebagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi ( formal ataupun non formal ), cara kerja, mekanisme hubungan, hukum dan peraturan-peraturan perekonomian, serta kaidah dan norma-norma lain ( tertulis atau tidak tertulis ).
Suatu system ekonomi tidaklah berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sebuah system ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suprasistem kehidupan masyarakat.
System ekonomi berkaitan erat dengan system-sistem sosial lain yang berlangsung didalam masyarakat. Kecenderungan umum bahwa system ekonomi disebuah Negara “bergandengan tangan” dengan system politik di Negara bersangkutan.
System ekonomi suatu Negara dikatakan bersifat khas, sehingga bisa dibedakan dari system ekonomiyang berlaku atau diterapkan di Negara lain, berdasarkan beberapa sudut tinjauan seperti :
  1. System kepemilikan sumber  daya atau faktor-faktor produksi
  2. Keleluasan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya.
  3. Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.

  • Kapitalisme dan sosialisme 
Secara garis besar, dikenal dua macam system ekonomi yang ekstrem, system ekonomi kapitalis dan system ekonomi sosialis. Dalam system ekonomi kapitalis mengakui adanya kepemilikan individual atas sumber daya-sumber daya ekonomi atau faktor produksi. Tidak terdapat kekangan atau batasan bagi orang perorangan dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya.
Campur tangan pemerintah atau Negara sangat minim, pemerintah berkedudukan sebagai pengamat dan pelindung perekonomian.
Sistem ekonomi sosialis adalah sebaliknya. Sunber daya ekonomi atau faktor produksi diklaim sebagai milik Negara. System ini lebih menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalan kan dan memajukan perekonomian. Imbalan yang diterimakan pada orang perorangan didasarkan pada kebutuhannya, bukan berdasarkan jasa yang dicurahkan. Campur tangan pemerintah sangatlah tinggi, justru pemerintahlah yang menentukan dan merencanakan tiga persoalan pokok ekonomi ( what,how, for whom )
Dalam terminolgi teori mikroekonomi, system ekonomi kapitalis merupakan suatu system ekonomi yang menyandarkan diri sepenuhnya pada mekanisme pasar, mekanisme pasarlah yang akan menentukan secara efisien ketiga pokok persoalan ekonomi.
Sedangkan system ekonomi sosialis adalah sebaliknya. Pasar justru harus dikendalikan melalui perencanaan terpusat, oleh karena itu pemerintah turut aktif bermain dalam perekonomian. Satu hal penting untuk dicatat berkenaan dengan system ekonomi sosialis adalah bahwa system ini bukanlah system ekonomi yang tidak memandang penting peranan kapital.
Diantara kedua system ekonomi tersebut terdapat sebuah system lain yaitu campuaran antar keduanya. System ekonomi campuran pada umumnya diterapkan oleh Negara-negara berkembang atau Negara-negara dunia ketiga.

  • Persaingan terkendali
Iklim persaingan berekonomi dan kompetisi berbisnis di Indonesia bukanlah persaingan yang bebas lepas, melainkan persaingan yang terencana-terkendali. Dalam system ekonomi kapitalis, persaingan bersifat bebas tanlpa kendali pemeriontah. Sedangkan dalam system ekonomi sosialis, perencanaan terpusat, sehingga persaingan praktis terkendali, atau bahkan tidak ada sama sekali. Indonesia tidak demikian. Persaingan tetap/ada, akan tetapi dalam beberapa hal terkendali. Pemerintah turut bermain dalam perekonomian yaitu berperan sebagai stabilisator dan dinamisator yang dimainkan baik oleh lembaga departemen ataupun badan-badan usaha milik Negara.
  • Kadar kapitalisme dan sosialisme
Unsur-unsur kapitalisme dan sosialisme jelas terkandung dalam pengorganisasian ekonomi Indonesia. Untuk melihat seberapa tebal kadar masing-masing “isme” ini mewarnai perekonomian, dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama adalah dengan pendekatan factual structural, yakni menelaah peranan pemerintah atau Negara dalam struktur perekonomian. Kedua adalah pendekatan sejarah, yakni dengan menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisasikan dari waktu ke waktu.
Untuk mengukur kadar kerterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan factual structural, dapat digunakan persamaan Agregat Keynesian yang berumuskan Y= C + I + G + ( X-M ). Dengan formula ini berarti produk atau pendapatan nasional dirinci menurut penggunaan atau sektor pelakunya. Kesamaan ini merupakan rumus untuk menghitung pendatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Variabel C melambangkan pengeluaran ( konsumsi ). Variabel I melambangkan pengeluaran investasi perusahaan. Variable G yang melambangkan konsumsi pemerintah. Adapun X dan M masing-masing melambangkan ekspor dan impor.
Pengukuran kadar keterlibatan pemerintah dengan pendekatan factual struktual dapat pula dilakukan dengan mengamati peranan pemerintah secara sektoral. Maksudnya, keterlibatan pemerintah dalam mengatur sector-sektor produksi dan berbagai kegiatan bisnis, terutama dalam hal penentuan harga dan dan tata niaganya.
Dengan pendekatan sejarah dapat dipelajari betapa bangsa atau masyarakat kita tidak pernah menrima pengelolaan makroekonomi yang terlalu berat ke kapitalisme ataupun sangat bias ke sosialisme.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment