Perekonomian Syariah

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam[1]. Ekonomi syariah berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (Welfare State). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan[2]. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah[3].

Perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional

Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada ditengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggungjawab kepada warganya serta komunis yang ekstrim[1], ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan[4]. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Ciri khas ekonomi syariah

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur'an, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur'an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berprilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi[5]. Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan diatas, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain:

1. Kesatuan (unity)
2. Keseimbangan (equilibrium)
3. Kebebasan (free will)
4. Tanggungjawab (responsibility)

Manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi[2]. Didalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti "kelebihan"[6]. Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 275[7] disebutkan bahwa Orang-orang yang makan (mengambil) riba[8] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[9]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

Ekonomi

Ekonomi dapat didefenisikan sebagai kegiatan manusia dan kegiatan masyarakat untuk mempergunakan unsur-unsur produksi dengan sebaik-baiknya dengan maksud untuk memenuhi pelbagai kebutuhan, atau juga dapat dikatakan sebagai proses produksi dan penghasilan produksi.
Adapun proses ekonomi meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Proses produksi barang-barang dan jasa-jasa (pendapatan);
2. Penukaran pendapatan;
3. Pembagian pendapatan-pendapatan antara golongan-golongan masyarakat;
4. Pemakaian atau konsumsi barang-barang dan jasa-jasa dalam kehidupan sehari-hari.
Prinsip setiap sistem ekonomi ada dua hal, antara lain adalah sebagai berikut :
1. Tercapainya pemuasan pelbagai kebutuhan manusia, baik perseorangan maupun masyarakat;
2. Tercapainya hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga dan ongkos yang sekecil-kecilnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menurut akal dan rasio.
Tujuan dari sebuah sistem ekonomi pada prinsipnya ditentukan oleh pandangannya tentang dunia yang mengetengahkan bagaimana alam semesta ini muncul, makna dari tujuan hidup manusia, prinsip kepemilikan, dan tujuan manusia memiliki sumber-sumber daya yang ada ditangannya, serta hubungan antara sebagian manusia dengan sebagian yang lain dengan lingkungan sekitarnya.
Karena itulah tujuan dan strategi dari sistem ekonomi adalah hasil logis dari pandangannya terhadap dunia. Tentu saja bisa terjadi sebuah sistem ekonomi mengambil tujuan-tujuannya dari suatu pandangan hidup, tetapi strategi yang dipakai diambil dari pandangan hidup yang lain. Misalnya, tujuan ekonomi mungkin diambil dari sebuah pandangan hidup agama yang menganggap umat manusia sebagai anggota dari sebuah persaudaraan yang satu dan berprinsip bahwa mereka bertanggung jawab atas nasib orang lain, tetapi strateginya diambil dari pandangan hidup bahwa si kuat adalah menang dan konflik kelas.
Suatu pandangan hidup yang secara implisit meniadakan persaudaraan dan kesejahteraan umat manusia secara kolektif. Dalam hal ini akan terjadi konflik antara tujuan dan strategi. Konflik ini tidak saja akan menyulitkan sistem itu merealisasikan tujuan-tujuannya, tetapi juga akan menambah problem sosio ekonomi yang tidak terpecahkan dan sulit itu.
Dalam tujuan pembangunan ekonomi Indonesia, maka landasan bagi kebijakan ekonomi dimasa depan harus disusun menurut perspektif menyeluruh atas kekuatan-kekuatan yang membentuk kondisi kita sekarang ini. kondisi obyektif tersebut dapat diringkas dalam bentuk-bentuk pikiran, antara lain adalah sebagai berikut :
1. Segala bentuk korupsi yang menyebabkan biaya transaksi tinggi terjadi akibat dari sistem yang tertutup dan protektif. Pertumbuhan ekonomi tidak lebih dari ilusi belaka. Apabila lembaga demokratis gagal mengendalikan keserakahan penguasa, semua mimpi pada waktunya akan sirna;
2. Pengusaha-pengusaha yang tangguh tidak dilahirkan dari rekayasa sistem preferensi. Hanya pergulatan dalam pasar yang akan memberikan kita industrialis dan pengusaha yang dapat kita banggakan. Sistem preferensi hanya akan mengukuhkan eksistensi elit dan mengekalkan sistem proteksi, yang dalam jangka panjang akan merusak sendi-sendi ekonomi dan demokrasi masyarakat kita;
3. Kenaikan standar hidup rakyat harus dilihat sebagai bagian pembentukan modal nasional (capital accumulation). Ini berarti tujuan pokok dan terus menerus dari kebijakan ekonomi kita adalah peningkatan daya beli (purchasing power) dari rakyat. Pelajaran ini sangat penting, bahwa dimasa depan, kekukuhan ekonomi nasional harus ditemukan didalam potensi besar yang dimiliki masyarakat luas, yaitu usaha kecil dan menengah.;
4. Persoalan yang juga akut menyangkut pengembangan usaha kecil dan menengah adalah terjebaknya usaha kecil dan menengah didalam kelumpuhan sumber daya. Keadaan mereka yang miskin, kektidakpastian dan resiko yang tinggi praktis telah mengasingkan mereka dari sumber-sumber modal, keahlian, informasi, dan peluang bisnis. Tidak semua kelemahan usaha kecil/menengah berasal dari kelemahan internal mereka. Kesalahan kebijakan yang melahirkan kosentrasi kekuasaan dan ekonomi mempunyai andil yang tidak kecil atas keterpurukan UKM. Modal, keahlian, informasi dan pasar adalah komoditi ekonomi yang senantiasa bergerak menuju lokasi dengan potensi keuntungan tertinggi.
B. Menggagas Ekonomi Dalam Islam
Kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik dalam bentuk produksi, konsumsi, distribusi, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Bagi kaum muslimin, kegiatan ini merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari tugasnya sebagai khalifah dan ibadah kepada Allah swt. Karena itu kegiatan tersebut harus dilandasi dan diikat oleh nilai dan prinsip yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunnah Rasululah saw.
Al-Qur’an memerintahkan kita untuk mencari rezki yang halal. Firman Allah swt dalam QS al-Mulk (67) : 15
(huwaladzii ja’alaa lakumula’ardha dzaluu fa’amsyufii manaakihaa wakuluu minrizkihi wa’ilaihinnusyur)
“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.
Firman Allah swt dalam QS al-Jumu’ah (62):10
(faidzaa qudhiyatishalaatu faantasyirulfiladhi wabthaghu minfadhlillahi wazkhurullaha katsiraan la’allakum tuflikhun)
“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Kembali lagi dengan aktifitas saya untuk menulis beberapa pembahasan tentang apa yang kita pelajari dalam dunia ini.
Pembahasan saya ini akan mengorek beberapa bahasan penting dalam sistem ekonomi di negara kita.

• Pengertian Sistem

Sebuah system pada dasarnya adalah suatu  “organisasi besar” yang menjalin hubungan berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah system dapat berupa orang-orang atau masyarakat, untuk suatu system social atau system kemasyarakatan,.
Kehadiran subjek-subjek ( atau objek-objek ) semata belumlah cukup untuk membentuk sebuah system. Itu baru merupakan himpunan subjek, atau himpunan objek. Himpunan subjek atau himpunan objek tadi baru membentuk sebuah system jika lengkap dengan perangkap kelembagaan yang mengatur dan menjalin tentang bagaimana subjek/objek yang ada bekerja, berhubungan dan berjalan atau dijalankan. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga atau wadah tempat subjek ( objek ) itu berhubungan, yang mengatur hubungan subjek ( objek ) tersebut agar serasi.
Keserasian hubungan antarsubjek ( antar objek ) termasuk bagian atau syarat sebuah system  karena sebagai suatu “organisasi”, setiap system mempunyai tujuan tertentu. Guna membentuk dan memelihara keserasian itu maka diperlukan  kaidah atau norma-norma tertentu yang harus dipatuhi oleh subjek-subjek ( objek-objek ) yang ada dalam bekerja dan berhubungan satu sama lain.
Kaidah atau norma dimaksud bisa berupa aturan dan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, untuk suatu system yang menjalin hubungan antarorang. Norma tadi biasa pula bisa berupa ketentuan-ketentuan administratif, umapamanya syarat penerimaan dan promosi dalam system kepegawaian, standar prestasi dalam system penggajian.
Sebuah system bukan sekadar himpunan suatu subjek, bukan juga sekedar himpunan kaidah atau norma dan bukan pula sekadar kumpulan lembaga/badan/organisasi. System adalah jalinan semua itu, mencakup subjek ( objek ) dan perangkat kelembagaan yang membentuknya.
System dapat dipilah menjadi beberapa subsistem, yakni system-sistem lebih kecil yang merupakan bagian dari dirinya. Sebaliknya, setiap system pada hakekatnya senantiasa merupakan bagian dari sebuah suprasistem, yakni sebuah system lebih besar kemana ia menginduk. Suatu system tidak bisa berdiri sendiri, melainkan terkait dengan system lain.
Kesadaran dapat menghindarkan kita dari perangkap kepicikan, yakni memandang sesuatu secara tegar hanya berdasarkan tinjauan sempit sebuah bidang. Sebaliknya, kesadaran demikian akan memperluas wawasan kita, yakni memandang secara arif berdasarkan pemahaman lintas bidang. System ekonomi tidaklah berdiri sendiri, ia terkait dengan system-sistem lain dalam sebuah suprasistem kehidupan social-kemasyarakatan.

• Sistem ekonomi dan sistem politik

Sistem ekonomi adalah suatu system yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Subuah system ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek, barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelebagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi ( formal ataupun non formal ), cara kerja, mekanisme hubungan, hukum dan peraturan-peraturan perekonomian, serta kaidah dan norma-norma lain ( tertulis atau tidak tertulis ).
Suatu system ekonomi tidaklah berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sebuah system ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suprasistem kehidupan masyarakat.
System ekonomi berkaitan erat dengan system-sistem sosial lain yang berlangsung didalam masyarakat. Kecenderungan umum bahwa system ekonomi disebuah Negara “bergandengan tangan” dengan system politik di Negara bersangkutan.
System ekonomi suatu Negara dikatakan bersifat khas, sehingga bisa dibedakan dari system ekonomiyang berlaku atau diterapkan di Negara lain, berdasarkan beberapa sudut tinjauan seperti :

1. System kepemilikan sumber  daya atau faktor-faktor produksi
2. Keleluasan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya.
3. Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.